Pemerintah Kota Tegal

Terwujudnya Kota Tegal yang Sejahtera dan Bermartabat Berbasis Pelayanan Prima

Peta Kota TegalSelayang pandang

Pemerintah Kota Tegal
Jl. Ki Gede Sebayu No. 12 Tegal
Telp : 0283 355137, 0283 355138 Fax : 0283 353673
e-mail : info@tegalkota.go.id

Change Language

Menu
FaceBook  Twitter  Mixx.mn     

FGD

Sambutan Gubernur Jateng Ganjar Pranowo, mengawali pembukaan dalam Focus Group Discussion tentang Manajemen Komunikasi Pemerintahan di Era Digital di Hotel Santika Premiere Semarang, Kamis 13 Juli 2017. Ganjar Pranowo mengajak warga Jawa Tengah (Jateng) beralih ke teknologi digital dalam mengakses informasi, seperti membaca buku.

" Pemprov Jateng telah memanfaatkan teknologi informasi dengan membuka layanan elekteonik Jateng (e-Jateng). Layanan itu menawarkan kepada warga untuk mengakses ribuan buku-buku elektronik. Warga bebas meminjam, dan membaca buku melalui perantara teknologi telepon genggam " Ujar Ganjar.

Setelah Ganjar membuka FGD, kemudian Kapolri Jendral Polisi Drs. H. M. Tito Karnavian, M.A., Ph.D menjadi pengisi narasumber pertama. Kapolri dalam Focus Group Discussion tentang Manajemen Komunikasi Pemerintahan di Era Digital didampingi Johan Budi Sapto Prabowo juru bicara dan wartawan berkebangsaan Indonesia serta Rudiantara Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo).

Acara ini dihadiri pula Irjen Setyo Wasisto Kadiv Humas Mabes Polri, Kapolda Jateng Irjen Pol Drs. Condro Kirono, M.M., M.Hum., Pejabat Kemkominfo, Kabidhumas Polda Jateng, Dirlantas Polda Jateng peserta Focus Group Discussion se-Jawa Tengah.

Kapolri dalam paparannya mengatakan berbagai persoalan dan tantangan politik ke depan dan peran teknologi akan membawa negara memasuki era demokrasi liberal dalam konteks penting untuk membangun public trust. Membangun public trust Indoensia harus mampu membangun opini public yang positif untuk menghadapi tantangan dalam dunia informasi yang sudah masuk pada kondisi yang harus diwaspadai. Munculnya media non-mainstream atau media sosial maka harus ditingkatkan kinerja dan kemampuan dalam
menyusun strategi kehumasan dengan memperbaiki fungsi kehumasan di massa yang akan datang. "Ke depan harus dapat mengeksploitasi berita positif sebagai good-nwes guna menekan berita negatif bad-news" Ujar Kapolri

Sesi selanjutnya Kementrian Komunikasi dan Informatika Republik Indoensia, Rudiantara mengatakan alur kerja pengelolaan komunikasi publik dimulai dari pengumpulan data dan informasi, agenda setting, konten, diseminasi, monev. Proses kerja humas pemerintah menurut Rudiantara yakni penyediaan data program prioritas, monitoring media dan analisis data, koordinasi perencanaan /penyiapan/pelaksanaan komunikasi publik, narasi tunggal, disekinasi informasi publik, monev. Akses ke media sosial ada jalur utama untuk berkomunikasi dan saat ini terjadi perubahan komunikasi kehumasan yang semula tatap muka , sekarang melalui media sosial. Pemerintah harus memanfaatkan media sosial untuk publikasi. Pemerintah daerah secara rutin memposting progres pembangunan di tiap-tiap daerah. Rudiantara juga menghimbau agar masyarakat tidak mudah dihasut melalui informasi hoax yang menyebar di media sosial.

Sementara itu Johan Budi selaku moderator menyimpulkan cara pemerintah berkomunikasi kepada publik menjadi soroton akhir akhir ini, adanya ketidaksamaan informasi antar lembaga kementrian/pemerintah sehingga terjadi kegaduhan. Informasi melalui media sosial tersebar hingga pelosok daerah. Saat ini betapa mudahnya melakukan fitnah. Bahkan tidak jarang media mainstream mengutip media sosial sebagai sumbernya. Sehingga komunikasi pemerintah kepada publik harus akurat, kredibel dan jelas diperlukan narasi tunggal.

Disinggung permasalahan kehumasan Johan Budi menegaskan permasalahan kehumasan kurang memahami tupoksi terkait narasi tunggal, keterlibatan dalam kebijakan publik, monitoring sentimen publik selain itu SDM/kompetensi /infrastruktur tidak memadai, keterbatasan akses data dari OPD lain. Pemerintah daerah wajib ikut serta mempublikasikan berita dari pusat secara akurat, kredibel dan jelas melalui narasi tunggal. Tujuan narasi tunggal untuk kesatuan narasi atas kebijakan pemerintah pada kementrian, lembaga baik pusat maupun daerah, publik memahami dan akhirnya mendukung, sebagai acuan dan memangkas bahan fitnah, mengurangi perdebatan.

Top