KOTA TEGAL — Pemerintah Kota Tegal melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Tegal menggelar kegiatan Sosialisasi & Focus Group Discussion (FGD) Pemenuhan Data Dukung Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik (KIP) 2026 pada Selasa, (15/09) bertempat di Command Room Diskominfo Kota Tegal.

​Kegiatan yang dibuka secara resmi oleh Kepala Diskominfo Kota Tegal, Dorres Indrian Nugroho, S.STP, M.Si., ini diikuti oleh pejabat serta staf pengelola PPID dari 15 Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Badan, Lembaga, hingga BUMD di lingkungan Pemkot Tegal. Di antaranya meliputi Inspektorat, Bapperida, BKD, BKPSDM, Bagian Hukum, Bagian PBJ, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, DLH, DKPPP, DPMPTSP, BPBD, Sekretariat DPRD, RSUD Kardinah, hingga Perumda Air Minum Tirta Bahari.

​FGD ini menghadirkan narasumber utama Komisioner Bidang Kelembagaan dan Monev Komisi Informasi Provinsi (KIP) Jawa Tengah, Ermy Sri Ardhyanti, S.Sos.. Dalam paparannya, Ermy menjelaskan latar belakang, urgensi, serta arah pengembangan instrumen Self-Assessment Questionnaire (SAQ) Monev KIP Jawa Tengah 2026.
​
​Ermy Sri Ardhyanti mengungkapkan bahwa Monev KIP 2026 mengusung semangat akselerasi keterbukaan informasi publik melalui digital government untuk mewujudkan Badan Publik yang responsif dan akuntabel. Penilaian tahun ini tidak lagi berfokus pada kepatuhan administratif semata, melainkan mengukur efektivitas, keandalan, dan jangkauan informasi kepada masyarakat. ​Pembaruan instrumen penilaian ini dilatarbelakangi oleh penurunan proporsi Badan Publik berkategori Informatif di Jawa Tengah selama dua tahun berturut-turut, yaitu dari 53,49% pada 2024 menjadi 43,37% pada 2025.

​Sebagai jawabannya, KIP Jawa Tengah memperluas instrumen penilaian SAQ dengan memasukkan dua pilar baru:
​Pertama, Pilar Keamanan Siber dan Pelindungan Data Pribadi (PDP) yang menjadi Indikator G dengan bobot 10% dari total penilaian SAQ. Pilar ini berlandaskan pada UU No. 27/2022 tentang PDP, Peraturan BSSN No. 8/2020, dan SNI ISO/IEC 27001. Penilaian mencakup tata kelola keamanan siber/CSIRT dengan porsi 65 poin serta kelembagaan PDP, penunjukan Data Protection Officer (DPO), dan pelatihan petugas sebesar 35 poin. Keterbukaan informasi dan pelindungan data pribadi ditegaskan berpijak pada asas keterbukaan yang bertanggung jawab.

​Kedua, Pilar Kolaborasi dengan Media Penyiaran Lokal yang merupakan hasil sinergi Komisi Informasi bersama KPID Jawa Tengah khusus untuk kluster Pemerintah Kabupaten/Kota. Indikator ini bertujuan memastikan Lembaga Penyiaran Publik Lokal (LPPL) berfungsi sebagai saluran keterbukaan informasi yang independen, akuntabel, dan berdampak. Tiga komponen utama yang dinilai meliputi komitmen kebijakan & regulasi, dukungan & kualitas anggaran APBD, serta keterbukaan informasi dan pelayanan publik LPPL.

​Menanggapi arahan KIP Provinsi Jawa Tengah, PPID Utama Kota Tegal menyelaraskan 7 klaster indikator evaluasi. Klaster tersebut meliputi Sarana Prasarana Layanan (elektronik, non-elektronik, dan aksesibilitas disabilitas); Kualitas Informasi (DIP/DIK dan Uji Konsekuensi); Jenis Informasi; Komitmen Organisasi (SK PPID, 6 SOP Wajib, Maklumat Pelayanan, Anggaran, dan Laporan LLID); Digitalisasi & Aduan Publik; Transparansi Pengadaan Barang & Jasa (PBJ); serta Keamanan Siber & PDP.

​PPID Utama Kota Tegal menetapkan 4 tahapan rencana aksi, mulai dari Pengumpulan Internal OPD, Desk Reviu & Verifikasi, Submit Sistem e-Monev, hingga Persiapan Visitasi dan Uji Publik.

​Pemkot Tegal menyambut baik pendampingan dari KIP Jawa Tengah dan berkomitmen penuh untuk memenuhi seluruh indikator baru guna mempertahankan serta meningkatkan kualifikasi sebagai Badan Publik yang Informatif, Aman, dan Kolaboratif.(*)