Pemerintah Kota Tegal

Mewujudkan Pemerintahan yang Bersih, Profesional, Akuntabel, Berwibawa dan Inovatif, Berbasis Teknologi Informasi

Peta Kota TegalSelayang pandang

Pemerintah Kota Tegal
Jl. Ki Gede Sebayu No. 12 Tegal
Telp : 0283 355137, 0283 355138 Fax : 0283 353673
e-mail : info@tegalkota.go.id

Change Language

Menu
FaceBook  Twitter  Mixx.mn     

KOTA TEGAL – Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Tegal menggelar rapat monitoring dan evaluasi (monev) kinerja pengelolaan pengaduan masyarakat melalui SP4N-LAPOR!, LaporGub, serta keterbukaan informasi badan publik, Kamis (29/10/2026), pukul 08.30 WIB, di Ruang Rapat Lantai II Sekretariat Daerah Kota Tegal.

Kegiatan dibuka oleh Kepala Diskominfo Kota Tegal, Dorres Indrian Nugroho, S.STP., M.Si., yang sekaligus menyampaikan sambutan mewakili Sekretaris Daerah Kota Tegal yang berhalangan hadir karena agenda lain. Rapat dipimpin oleh Arif Budiyanto, Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Muda, selaku Pejabat Pengelola PPID Kota Tegal.

Kegiatan tersebut dihadiri perwakilan kepala organisasi perangkat daerah (OPD), sekretaris OPD, admin pengelola pengaduan dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pelaksana, serta perwakilan kecamatan dan badan usaha milik daerah (BUMD) di lingkungan Pemerintah Kota Tegal. Dalam sesi diskusi, Trisari Novianto, S.STP., M.Si., Sekretaris Satpol PP Kota Tegal, turut menyampaikan masukan terkait penanganan pengaduan yang membutuhkan koordinasi lintas OPD.

Dalam sambutannya, Dorres menegaskan bahwa pengaduan masyarakat merupakan masukan penting untuk memperbaiki kualitas pelayanan publik. Setiap aduan perlu dipandang sebagai sinyal bagi pemerintah untuk melakukan evaluasi, meningkatkan responsivitas, memperkuat akuntabilitas, serta mencegah persoalan yang sama terus berulang.

Ia juga mengingatkan pentingnya penerapan prinsip No Wrong Door Policy, yaitu masyarakat tidak perlu khawatir salah memilih instansi ketika menyampaikan pengaduan. "Pengaduan harus diteruskan kepada OPD yang berwenang agar masyarakat memperoleh tanggapan dan tindak lanjut yang jelas," tegas Dorres.

Sementara itu, dalam pemaparan hasil monitoring dan evaluasi, Arif Budiyanto menjelaskan bahwa berdasarkan data hingga 27 Oktober 2026, tercatat 127 aduan masuk melalui SP4N-LAPOR! Sebanyak 117 aduan telah selesai ditindaklanjuti, enam aduan masih dalam proses, satu aduan diarsipkan karena merupakan aduan berulang, satu aduan ditunda karena bukti belum lengkap, dan dua aduan lainnya belum ditindaklanjuti.

Arif menyoroti kepatuhan OPD terhadap standar operasional prosedur (SOP) tindak lanjut pengaduan. Berdasarkan SOP Pemerintah Kota Tegal Nomor 000.8.3.3/072.2/2024, tindak lanjut pengaduan ditargetkan maksimal tiga hari. Namun, hasil evaluasi menunjukkan masih terdapat penanganan aduan yang membutuhkan waktu hingga tujuh hari.

Menurutnya, kecepatan tindak lanjut tersebut perlu menjadi perhatian bersama karena turut memengaruhi penilaian pengelolaan pengaduan dalam evaluasi Reformasi Birokrasi. Nilai pengelolaan pengaduan Pemerintah Kota Tegal meningkat dari tiga pada 2024 menjadi empat pada 2025, dari skor maksimal lima. Karena itu, seluruh OPD diminta segera menindaklanjuti aduan yang masih tertunda agar kinerja pelayanan tetap terjaga.

Pada kanal LaporGub, Arif memaparkan bahwa Satpol PP Kota Tegal masih memiliki 19 aduan yang belum ditindaklanjuti, terdiri atas 10 aduan dari tahun 2025 dan sembilan aduan dari tahun 2026. Sementara itu, Dinas Perhubungan masih memiliki tiga aduan, yakni satu aduan dari tahun 2025 dan dua aduan dari tahun 2026.

Arif juga menjelaskan bahwa status aduan dalam aplikasi SP4N-LAPOR! tidak selalu langsung dinyatakan selesai setelah OPD memberikan jawaban. Apabila pelapor menyampaikan sanggahan atau meminta penjelasan tambahan, admin OPD perlu memberikan tanggapan kembali. Oleh karena itu, "jawaban harus disertai informasi yang jelas dan bukti pendukung sesuai dengan tindakan yang telah dilakukan," kata Arif.

Bukti tersebut dapat berupa dokumentasi kegiatan, surat undangan rapat koordinasi, hasil rapat, maupun dokumen lain yang menunjukkan tahapan penyelesaian pengaduan. Apabila persoalan melibatkan beberapa perangkat daerah, OPD terkait diharapkan membangun koordinasi agar penanganannya lebih terarah dan tidak berlarut-larut.

Dalam sesi diskusi, Trisari Novianto, S.STP., M.Si., Sekretaris Satpol PP Kota Tegal, menyampaikan bahwa sejumlah pengaduan, seperti persoalan bangunan, tempat hiburan malam, dan rumah kos, membutuhkan koordinasi dengan beberapa OPD. Penanganan lintas sektor diperlukan untuk memastikan persoalan diselesaikan sesuai kewenangan masing-masing perangkat daerah.

Menanggapi hal tersebut, Diskominfo menegaskan bahwa pengaduan yang bukan menjadi kewenangan satu OPD dapat diteruskan kepada perangkat daerah terkait. OPD yang menerima pengaduan juga diharapkan tetap memberikan respons dan menjelaskan tahapan penanganan kepada pelapor, meskipun penyelesaian akhirnya memerlukan koordinasi lebih lanjut.

Selain pengelolaan pengaduan, rapat juga mengevaluasi keterbukaan informasi publik pada 36 badan publik di lingkungan Pemerintah Kota Tegal. Hingga 27 Oktober 2026, sebanyak 16 badan publik masuk kategori informatif, dua menuju informatif, empat cukup informatif, enam kurang informatif, dan delapan tidak informatif.

Dengan demikian, masih terdapat 14 badan publik dalam kategori kurang informatif dan tidak informatif. Salah satu aspek yang menjadi perhatian adalah kelengkapan serta publikasi dokumen pengadaan barang dan jasa pada laman PPID masing-masing perangkat daerah.

Arif menjelaskan bahwa setiap OPD perlu memeriksa kembali kelengkapan informasi yang wajib diumumkan melalui kanal PPID. Pengisian informasi harus dilakukan sesuai ketentuan keterbukaan informasi publik, dengan tetap memperhatikan informasi yang dikecualikan dan tidak dapat dipublikasikan.

Diskominfo turut mengapresiasi dukungan seluruh OPD yang telah berkontribusi terhadap capaian Pemerintah Kota Tegal dalam meraih kategori Informatif pada ajang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Award Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah selama periode 2022–2025. Capaian tersebut diharapkan dapat dipertahankan dan ditingkatkan pada penilaian berikutnya.

Melalui kegiatan ini, Diskominfo meminta seluruh admin pengelola pengaduan dan PPID menyampaikan hasil evaluasi kepada kepala OPD masing-masing agar segera ditindaklanjuti. Perbaikan pengelolaan pengaduan dan keterbukaan informasi diharapkan dapat dilakukan secara berkelanjutan untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, serta kualitas pelayanan publik Pemerintah Kota Tegal pada 2027.(*)

Top