![]()
Mewujudkan Pemerintahan yang Bersih, Profesional, Akuntabel, Berwibawa dan Inovatif, Berbasis Teknologi Informasi
Pemerintah Kota Tegal
Jl. Ki Gede Sebayu No. 12 Tegal
Telp : 0283 355137, 0283 355138 Fax : 0283 353673
e-mail : info@tegalkota.go.id
Change Language
KOTA TEGAL – Pemerintah Kota Tegal terus mempercepat pelaksanaan digitalisasi perlindungan sosial (Perlinsos) sebagai upaya mewujudkan penyaluran bantuan sosial yang lebih tepat sasaran, transparan, dan terintegrasi. Upaya tersebut dibahas dalam Rapat Koordinasi Akselerasi Digitalisasi Perlinsos yang digelar di Pendopo Ki Gede Sebayu, Selasa (17/11).
Kegiatan tersebut dihadiri Wali Kota Tegal H. Dedy Yon Supriyono, S.E., M.M., Sekretaris Daerah Kota Tegal drg. Agus Dwi Sulistyantono, M.M., Kepala Dinas Sosial Kota Tegal Dinar Marnoto, S.ST., M.Si., para asisten Sekretaris Daerah, Kepala Organisasi Perangkat daerah (OPD), camat, lurah, serta jajaran terkait.
Dalam arahannya, Sekretaris Daerah Kota Tegal drg. Agus Dwi Sulistyantono, M.M. menegaskan bahwa digitalisasi perlindungan sosial merupakan bagian dari transformasi pemerintahan digital yang saat ini menjadi salah satu prioritas pemerintah pusat maupun daerah. Ia menyampaikan bahwa berdasarkan perkembangan capaian, Kota Tegal berada pada angka 33,65 persen dan menempati posisi kelima di tingkat Jawa Tengah. Capaian tersebut perlu terus ditingkatkan melalui keterlibatan aktif seluruh unsur pemerintahan, khususnya ASN sebagai salah satu penggerak utama percepatan digitalisasi Perlinsos. “Digitalisasi perlindungan sosial ini bukan sekadar mengubah sistem manual menjadi digital, tetapi merupakan bagian dari transformasi pemerintahan digital. Karena itu, seluruh OPD dan ASN harus ikut mengambil peran aktif dalam mempercepat pendataan Perlinsos agar masyarakat yang membutuhkan dapat terdata dengan baik,” ujarnya.
Menurutnya, upaya percepatan tidak cukup hanya mengandalkan masyarakat yang mendaftarkan diri secara mandiri, kader Posyandu, maupun pendamping sosial. ASN di lingkungan Pemkot Tegal juga harus mengambil peran lebih besar dengan menjadi agen Perlinsos yang membantu masyarakat melakukan pendaftaran dan pemutakhiran data.
Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Kota Tegal, Dinar Marnoto, S.ST., M.Si., dalam paparannya menjelaskan bahwa Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) mengelompokkan masyarakat ke dalam sepuluh desil berdasarkan tingkat kesejahteraan sosial ekonomi. Digitalisasi Perlinsos diharapkan dapat membantu memastikan data masyarakat lebih akurat melalui proses integrasi dengan berbagai sumber data pemerintah. Dengan demikian, penentuan penerima bantuan sosial dapat dilakukan secara lebih objektif dan meminimalkan kesalahan sasaran. Ia menjelaskan, pemutakhiran data dapat dilakukan melalui beberapa jalur, yakni jalur formal melalui kelurahan dan musyawarah kelurahan, jalur partisipatif melalui pengecekan masyarakat, serta pendaftaran secara mandiri melalui sistem digital.
Masyarakat pada desil 1 sampai 5 menjadi sasaran prioritas pendataan. Namun, masyarakat pada desil 6 sampai 10 juga tetap perlu melakukan pengecekan apabila terdapat kondisi sosial ekonomi yang belum sesuai dengan data, sehingga dapat meminimalkan terjadinya inclusion error maupun exclusion error. “Pemutakhiran data Perlinsos menjadi langkah penting untuk memastikan bantuan sosial ke depan semakin tepat sasaran. Kami mengajak seluruh masyarakat, khususnya kelompok desil 1 sampai 5, untuk melakukan pengecekan dan pendaftaran secara mandiri. Bagi masyarakat yang mengalami keterbatasan akses digital, diperlukan pendampingan dari agen Perlinsos,” jelasnya.
Dinas Sosial juga menyoroti masih adanya masyarakat lanjut usia yang hidup sendiri, masyarakat yang kesulitan mengakses layanan kesehatan, serta warga yang tidak memiliki telepon pintar maupun kuota internet. Kondisi tersebut membutuhkan pendampingan langsung dari agen Perlinsos agar mereka tetap dapat mengakses layanan pendataan.
Dalam paparannya, disampaikan bahwa jumlah agen Perlinsos dari unsur ASN dan pegawai pemerintah daerah masih perlu ditingkatkan. Dari berbagai kategori agen yang telah berpartisipasi, kader Posyandu dan pendamping sosial menunjukkan kontribusi yang cukup besar, sedangkan kontribusi pegawai pemerintah daerah masih perlu dioptimalkan.
Rapat koordinasi juga membahas evaluasi capaian pendaftaran di masing-masing kecamatan dan kelurahan. Melalui dashboard Perlinsos, pemerintah daerah dapat melihat perkembangan pendaftaran sekaligus mengidentifikasi wilayah yang masih membutuhkan percepatan.
Sekretaris Daerah meminta agar setiap kepala OPD menugaskan sejumlah pegawai, khususnya ASN yang memiliki kemampuan dan kecakapan dalam penggunaan perangkat digital, untuk menjadi agen Perlinsos. Pendataan juga didorong berbasis wilayah tempat tinggal pegawai sehingga ASN dapat membantu masyarakat di lingkungan masing-masing.
Dalam sesi diskusi, Lurah Kalinyamat Kulon, Arianto, S.AP., turut menyampaikan pengalaman dan upaya yang telah dilakukan di wilayahnya. Ia menjelaskan bahwa pihak kelurahan terus memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai Perlinsos, termasuk mekanisme pendaftaran dan pemutakhiran data agar bantuan pemerintah pada tahun 2027 dapat diberikan kepada masyarakat yang benar-benar berhak.
Pada sesi akhir, Wali Kota Tegal H. Dedy Yon Supriyono memberikan arahan terkait evaluasi pelaksanaan program pemerintahan sepanjang tahun 2026 sekaligus persiapan menghadapi tahun 2027. Wali Kota meminta seluruh OPD memanfaatkan bulan November sebagai momentum untuk melakukan evaluasi, refleksi akhir tahun, dan penguatan internal sebagai persiapan pelaksanaan program pada tahun mendatang. “Saya minta seluruh OPD memanfaatkan bulan November untuk melakukan evaluasi dan refleksi terhadap pelaksanaan kegiatan selama tahun 2026. Persiapkan program tahun 2027 dengan baik, serta pada bulan Desember prioritaskan kegiatan yang wajib dilaksanakan sesuai arahan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi,” tegasnya.
Ia juga mengarahkan agar kegiatan pemerintahan pada Desember lebih difokuskan pada kegiatan yang bersifat wajib, termasuk agenda yang merupakan instruksi pemerintah pusat dan pemerintah provinsi serta peringatan hari-hari besar nasional dan keagamaan. Sementara kegiatan internal yang tidak mendesak agar disesuaikan dengan kebutuhan dan ketentuan yang berlaku.
Melalui rapat koordinasi ini, Pemerintah Kota Tegal berharap seluruh OPD, kecamatan, dan kelurahan dapat bergerak bersama mempercepat digitalisasi Perlinsos. Evaluasi capaian akan terus dilakukan secara berkala agar target pendataan dapat meningkat dan integrasi data sosial ekonomi semakin optimal. Dengan keterlibatan aktif seluruh ASN dan dukungan masyarakat, digitalisasi Perlinsos diharapkan menjadi fondasi penting dalam mewujudkan kebijakan perlindungan sosial yang lebih akurat, terintegrasi, dan tepat sasaran pada tahun 2027.(*)