Pendidikan merupakan hak setiap warga negara. Untuk itulah negara harus mampu menjamin setiap warganya memperoleh pendidikan. Tidak hanya kalangan orang kaya atau mampu saja, tetapi berbicara pendidikan setiap warga negara meskipun tidak mampu atau dengan segala keterbatasan yang ada, harus tetap memperoleh pendidikan. Hal tersebut juga sudah tertuang di dalam UUD 45. Berbeda dengan liberalisme pendidikan yang lebih menyerahkan segala permasalahan pendidikan pada suatu aturan atau pasal, sedangkan negara tidak bertanggung jawab sepenuhnya. Sistem ini yang harus diberantas dan dilawan karena bukan makna pendidikan sesungguhnya. Demikian disampaikan Prof. Darmaningtiyas saat membedah buku karyanya berjudul Melawan Liberalisme Pendidikan di Kampung Seni OW PAI, Senin (9/6).

Menurut Pria lulusan UGM yang telah banyak menerbitkan buku tentang pendidikan ini, awalnya buku tersebut dibuat untuk melawan Undang-undang BHP termasuk didalamnya tentang RSBI dan menggunggat MK. Buku tersebut ditulis untuk dibagikan kepada hakim-hakim di MK. Buku berjudul Melawan Liberalisme Pendidikan juga bisa dianggap sebagai buku sejarah pergerakan pendidikan.

Bedah buku ini dihadiri oleh Walikota Tegal, tokoh pendidikan yakni DR Yayat Hidayat Amir dan Wijanarto serta mahasiswa yang tergabung dalam Gabungan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Kota Tegal.

Menurut Walikota Tegal, Siti Masitha S, buku Melawan Liberalisme Pendidikan sangat penting untuk diketahui masyarakat. Karena liberalisme pendidikan tentunya hanya akan memberatkan dan memunculkan dikotomi pendidikan. Hal ini yang perlu dilawan. Seperti yang telah dilakukan Pemerintah Kota Tegal menggratiskan biaya pendidikan semata-mata untuk memeratakan pendidikan. Masyarakat tidak mampu juga harus memperoleh pendidikan. Namun Walikota meminta semua masyarakat juga turut mengawasi jalannya pendidikan di kota Tegal agar bersama-sama memajukan pendidikan.