![]()
Mewujudkan Pemerintahan yang Bersih, Profesional, Akuntabel, Berwibawa dan Inovatif, Berbasis Teknologi Informasi
Pemerintah Kota Tegal
Jl. Ki Gede Sebayu No. 12 Tegal
Telp : 0283 355137, 0283 355138 Fax : 0283 353673
e-mail : info@tegalkota.go.id
Change Language
Surat Edaran
Tentang Netralitas Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Lingkungan Pemerintah Kota Tegal
Sejalan dengan surat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Tanggal 16 Juni 2014 Nomor : 270/006542/2014 tentang Netralitas Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten/Kota Se Jawa Tengah, bahwa dalam rangka pembinaan disiplin Pegawai Negeri sipil khususnya untuk menjaga netralitas dalam pelaksanaan Pemilihan Presiden Tahun 2014, pemerintah Kota Tegal menegaskan kembali kepada para Pegawai Negeri sipil di lingkungan Pemerintah Kota Tegal untuk Mentaati beberapa ketentuan sebagai berikut :
A. DASAR
| 1. | Undang-undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden; |
| 2. | Undang-undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; |
| 3. | Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tantang Aparatur Sipil Negara; |
| 4. | Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tentang Larangan Pegawai Negeri Sipil Menjadi Anggota Partai Politik; |
| 5. | Perraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil; |
B. KETENTUAN NORMATIF
1. Pegawai Negeri Sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepala Desa, Perangkat Desa, dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa dilarang ikut serta sebagai pelaksana Kampanye Pemilu (pasal 86 ayat 3 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2012).
2. Pegawai Negeri Sipil dilarang memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan daerah atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan cara :
| a. | Ikut serta sebagai pelaksana kampanye; |
| b. | Menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut PNS; |
| c. | Sebagai Peserta Kampanye dengan mengerahkan PNS lain;dan/atau menggunakan fasilitas negara; |
| d. | Membuat keputusan dan/ tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama kampanye; dan /atau |
| e. | Mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta Pemilu sebelum, selama dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam Lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga dan masyarakat; (pasal 4 angka 12 dan angka 13 PP Nomor 53 Tahun 2010). |
3. Sanksi :
a. Hukuman disiplin tingkat sedang bagi pelanggaran larangan :
| > | menjadi pelaksana kampanye atau menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut PNS, atau sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan PNS lain; |
| > | mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap peserta Pemilu sebelumnya, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan ajakan, himbauan, anggota keluarga, dan masyarakat. (Pasal 12 angka 6 dan angka 7 PP Nomor 53 Tahin 2010) |
b. Hukuman disiplin tingkat berat bagi pelanggarakan larangan :
| > | menjadi Peserta Kampanye dengan menggunakan fasilitas negara |
| > | menjadi pembuat keputusan dan/ tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu peserta Pemilu selama kampanye. (Pasal 13 angka 11 dan angka 12 PP Nomor 53 Tahin 2010) |
C. KEBIJAKAN
1. Masing-masing pimpinan wajib :
| a. | selalu menjaga iklim kondusif di lingkungan kerja dan memberikan kesempatan untuk melaksanakan hak pilihnya secara bebas dengan tetap menjaga netralitas, serta tidak menghalang-halangi atau melakukan mobilisasi Pegawai Negeri Sipil di lingkungannya; |
| b. | melakukan pengawasan terhadap bawahannya sebelum, selama dan sesudah masa kampanye pemilu, agar tetap mentaati peraturan perundang-undangan dan ketentuan kedinasan yang berlaku; |
| c. | mengambil tinadakan dengan melaporkan dan mengkoordinasikan kepada lembaga pengawas pemilihan umum serta memproses penjatuhan sanksi hukuman disiplin atau tindakan administratif, apabila mengetahui adanya PNS yang melakukan Pelanggaran. |
2. PNS yang ditunjuk sebagai anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PKK), Panitia Pemungutan Suara (PPS) atau Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), wajib mendapat ijin tertulis dari pimpinan instansi atau atasan langsung yang bersangkutan serendah-rendahnya eselon III (Contoh Format Bisa di Download disini ).
Demikian Untuk Menjadikan perhatian dan dipedomani.