Pemerintah Kota Tegal

Mewujudkan Pemerintahan yang Bersih, Profesional, Akuntabel, Berwibawa dan Inovatif, Berbasis Teknologi Informasi

Peta Kota TegalSelayang pandang

Pemerintah Kota Tegal
Jl. Ki Gede Sebayu No. 12 Tegal
Telp : 0283 355137, 0283 355138 Fax : 0283 353673
e-mail : info@tegalkota.go.id

Change Language

Menu
FaceBook  Twitter  Mixx.mn     

 Walikota Tegal Hj Siti Masitha Soeparno didampingi Plt Sekda Kota Tegal Dyah Kemala Sintha SH, Kepala Diskimtaru Kota Tegal Ir Noor Effendy, Kepala DPPKAD Kota Tegal Joko Sukur, Kepala Satpol PP Kota Tegal Hartoto, Kepala BP2T Kota Tegal Bajari SE, Camat Margadana dan Lurah Peslor saat melakukan sidak di tanah milik Pemkot Tegal yang dijadikan kegiatan usaha atau basecamp oleh BRD, Kamis (06/11).Walikota Tegal Hj. Siti Masitha Soeparno memberi batas waktu hingga 23 November kepada PT. Bumiredjo (BRD) untuk mengkosongkan dan tidak lagi melakukan kegiatan usaha di lahan milik Pemkot seluas 2,6 Ha di Jalan Mataram, Kelurahan Pesurungan Lor, utara Terminal Kota Tegal.

Teguran keras Walikota kepada karena BRD dinilai ilegal melakukan kegiatan usaha di tanah milik Pemerintah Kota (Pemkot) Tegal. Sebab tanah tersebut masa kontraknya sudah habis sejak satu tahun lalu dan tidak menanggapi niat baik Pemkot yang telah melakukan korespondensi dengan BRD.

“Ini terkait menyelamatkan aset, kita negara hukum, semua bentuk kerja sama dengan pihak lain ada ikatan dan payung hukum secara legal,” ungkap Walikota kepada wartawan ketika melakukan sidak di tanah milik Pemkot Tegal yang dijadikan kegiatan usaha atau basecamp oleh BRD, Kamis (06/11). Walikota didampingi Plt. Sekda Kota Tegal Dyah Kemala Sintha SH, Kepala Diskimtaru Kota Tegal Ir. Noor Effendy, Kepala DPPKAD Kota Tegal Joko Sukur, Kepala Satpol PP Kota Tegal Hartoto, Kepala BP2T Kota Tegal Bajari, SE. Camat Margadana dan Lurah Peslor. Walikota dan rombongan ditemui Budiman Manager Proyek PT. Semangat Muda, anak perusahaan BRD dan Ook Kepala Gudang.

Menurut Walikota, SK Walikota No. 593.3/178/2008 tentang Pemberian Ijin Pemakaian Lahan Penguasaan Pemkot Tegal sudah ditelusuri ke belakang, isinya hanya memberi ijin pemakaian lahan dari tanggal 4 November 2008 hingga 4 November 2011. Namun sejak tahun 2011 sampai 2013, Walikota menyatakan perpanjangan hanya berdasarkan rincian disposisi tanpa ada perjanjian yang diperbarui kembali. “Itukan sudah cacat hukum, harus ada perjanjian yang diperbarui lagi,” ungkap Walikota.

Disebutkan Walikota, hingga bulan November 2013 sampai saat ini, tidak ada tindak lanjut perjanjian padahal Pemkot telah melayangkan teguran kepada BRD. Padahal perjanjian batas waktu berakhirnya perjanjian perpanjangan pada tanggal 23 November 2013.

“Mulai November 2013 hingga November 2014 lahan ini digunakan tanpa ada perjanjian apapun,” ungkap Walikota kesal. Sehingga Walikota menilai apa yang dilakukan oleh BRD diatas tanah milik Pemkot adalah perbuatan ilegal.

Untuk itu, Walikota meminta BRD untuk segera mengongsongkan lahan dari berbagai kegiatan. Sebelumnya, Pemkot melalui Diskimtaru telah mengajak BRD untuk duduk bersama membicarakan perihal lahan karena lahan akan digunakan untuk kepentingan publik. “Kita sudah sangat bertoleransi, kalau sekarang harus dikosongkan ya harus dikosongkan, karena somasi sudah dilayangkan. Saya beri batas waktu karena banyak aset yang perlu dipindahkan,” ungkap Walikota.

Walikota mengatakan Pemkot tidak akan memberi ijin kembali lahan untuk digunakan oleh BRD, karena lahan akan digunakan untuk kepentingan publik. Ada beberapa opsi penggunaan lahan antara lain taman kota dan fasilitas umum lainnya.

Sementara Kepala Diskimtaru Ir. Noor Effendy menyebutkan bahwa sewa yang dikenakan kepada BRD sebesar Rp. 39 juta pertahun.

Budiman Manager Proyek PT. Semangat Muda, anak Perusahaan BRD, akan meneruskan kepada atasannya mengenai hal tersebut. Pihaknya serius menanggapi apa yang diminta Walikota. Saat ini lahan digunakan untuk kegiatan proyek jalan pantura yang dikerjakan oleh ratusan pekerja.

Top