Pemerintah Kota Tegal

Mewujudkan Pemerintahan yang Bersih, Profesional, Akuntabel, Berwibawa dan Inovatif, Berbasis Teknologi Informasi

Peta Kota TegalSelayang pandang

Pemerintah Kota Tegal
Jl. Ki Gede Sebayu No. 12 Tegal
Telp : 0283 355137, 0283 355138 Fax : 0283 353673
e-mail : info@tegalkota.go.id

Change Language

Menu
FaceBook  Twitter  Mixx.mn     

Walikota Tegal Hj Siti Masitha SoeparnoWalikota Tegal Hj. Siti Masitha Soeparno menyatakan dengan tegas bahwa Pemerintah Kota (Pemkot) Tegal mendukung kebijakan Pemerintah Pusat menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM).

Pernyataan tersebut dibuat oleh Pemkot Tegal untuk menyikapi surat Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) No. 105/KAMMI-Tegal/XI/2014 tanggal 25 November 2014 yang meminta pernyataan sikap dari Walikota Tegal terkait dengan kenaikan harga BBM.

Dikatakan Walikota, Pemerintah Pusat dibawah Presiden Joko Widodo dan JK telah mengambil langkah menaikan harga BBM dengan maksud mengurangi subsidi yang dibebankan pada APBN. Dimana subsidi pada BBM tersebut dialihkan untuk membantu masyarakat miskin di seluruh Indonesia dengan Program Simpanan Keluarga Sejahtera (PSKS) dan program lainnya.

“Melihat keseriusan Pemerintah Pusat mensejahterakan masyarakat miskin dan kecil maka Pemkot Tegal mengapresiasi langkah-langkah Pemerintah Pusat menaikan harga BBM,” ungkap Walikota Tegal Hj. Siti Masitha Soeparno, Kamis (27/11) dalam surat elektroniknya.

Ditambahkan Walikota, sikap Pemkot terkait kenaikan BBM, bahwasanya kenaikan BBM menjadi domainnya Pemerintah Pusat Sesuai dengan butir ketiga pasal 33 UUD 1945 yakni bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

“Artinya BBM yang merupakan kekayaan alam Indonesia dipergunakan untuk sebesar-besarnya kepentingan masyarakat Indonesia,” kata Walikota.

Selanjutnya Walikota kembali menegaskan bahwa Pemkot Tegal mendukung kebijakan Pemerintah Pusat menaikan harga BBM. “Seperti kita ketahui dan berdasarkan hasil survey yang dilakukan oleh lembaga-lembaga survey ternama, dimana selama ini penerima subsidi BBM lebih banyak diterima dan dinikmati oleh kalangan menengah keatas,” sebut Walikota.

Perlu diketahui, dalam surat yang ditandatangani Ketua KAMMI Tegal Zaenul Faqih tersebut, KAMMI menyatakan sikap dan seruan aksi tolak kenaikan harga BBM. KAMMI memandang keputusan pemerintah menaikkan harga BBM tindakan yang mengabaikan suara rakyat kecil di negeri tercinta ini.

Disebutkan KAMMI, hal tersebut didasarkan pada banyaknya temuan kajian. Antara lain, pertama data 2013 menyebutkan anggaran belanja negara mencapai Rp. 1.842,5 triliun. Sementara, penyerapan anggaran hanya Rp. 1,166,2 triliun atau 67,6 persen. Kemudian dana subsidi BBM Cuma Rp. 211,9 triliun. Artinya, subsidi BBM tidak bisa disebut membebani APBN karena masih banyak anggaran yang belum terserap dan itu lebih besar daripada subsidi BBM. Belum lagi dana APBN yang banyak dikorupsi dan serta belanja pegawai yang sangat besar.

Kedua, hasil Sensus Ekonomi Nasional (SUSENAS 2010) menunjukkan bahwa pengguna BBM 65 persen adalah rakyat kelas bawah dan miskin, 27 persen menengah , 6 persen menengah ke atas dan hanya 2 persen orang kaya. Dan dari total jumlah kendaraan di Indonesia yang mencapai 53,4 juta (2010), sebanyak 82% diantaranya merupakan kendaraan roda dua yang kebanyakan dimiliki oleh kelas menengah bawah. Ini menunjukkan bahwa kenaikan harga BBM akan menyengsarakan rakyat. Belum lagi harga-harga kebutuhan pokok dipastikan juga akan melonjak seiring naiknya harga BBM.

Ketiga, beberapa pengamat menilai kenaikan harga BBM sarat kepentingan banyak perusahaan asing yang ingin menguasai bisnis di sektor hilir dengan mendirikan SPBU. Tentu ini amat tidak selaras dengan konsep ekonomi kerakyatan yang sering digaungkan pemerintah Jokowi-JK. Selain itu, penguasaan perusahaan asing di Indonesia juga akan mengebiri pendapatan rakyat dan perusahaan milik negara.

Memperhatikan poin-poin tersebut, KAMMI kembali menegaskan sikap, pertama KAMMI menolak keputusan pemerintah menaikkan harga BBM dan menghimbau pemerintah untuk meninjau ulang keputusan itu dan kedua KAMMI mengajak seluruh elemen masyarakat dari kalangan mahasiswa, buruh, petani dan lain-lain untuk saling bersinergi menekan pemerintah agar mengindahkan suara rakyat kecil yang mendapat imbas atas kenaikan harga BBM.

Top