Pemerintah Kota Tegal

Mewujudkan Pemerintahan yang Bersih, Profesional, Akuntabel, Berwibawa dan Inovatif, Berbasis Teknologi Informasi

Peta Kota TegalSelayang pandang

Pemerintah Kota Tegal
Jl. Ki Gede Sebayu No. 12 Tegal
Telp : 0283 355137, 0283 355138 Fax : 0283 353673
e-mail : info@tegalkota.go.id

Change Language

Menu
FaceBook  Twitter  Mixx.mn     

Terkait diterapkannya Undang-Undang No. 23 Tahun 2014, mengenai Pemerintah Daerah, Komisi E DPRD Provinsi Jawa Tengah, Kamis (5/2) melakukan kunjungan kerja ke kota Tegal guna menjaring reaksi Pemerintah Kota Tegal, khususnya di dunia pendidikan yakni mengenai akan dikembalikannya kewenangan pendidikan menengah kepada Pemerintah Provinsi dan bukan lagi menjadi kewenangan Pemerintah Kota.

Rombongan diterima Asisten II Pemerintah Kota Tegal Diah Triastuti, SH didampingi Kepala Dinas Pendidikan Herlien Tedjo Oetami, SH beserta jajarannya, dan beberapa kepala sekolah di Ruang Rapat Lantai I Sekretariat Daerah Kota Tegal. Dalam pertemuan tersebut Kepala Dinas Pendidikan Pemkot Tegal memaparkan bahwa di Kota Tegal dari total 138 Sekolah Dasar (SD) terdapat 9 SD yang menerapkan kurikulum 2013 (6 SD Negeri, 3 Swasta), dan dari 30 Sekolah Menengah Pertama (SMP) terdapat 6 SMP Negeri piloting Kurikulum 2013. Sedangkan dari 11 SekolahMenengah Atas (SMA) terdapat 8 SMA (5 SMA Negeri, 3 SMA Swasta), dan dari 20 Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) ada 10 SMK (2 SMK Negeri, 8 SMK Swasta) yang telah menerapkan Kurikulum 2013.

Lebih lanjut berkaitan dengan UU No. 23 Tahun 2014, Pemerintah Kota Tegal berharap bahwa aset-aset berupa tanah dan bangunan tidak diserahkan ke Pemerintah Provinsi dengan pertimbangan bahwa wilayah Kota Tegal yang tidak begitu luas masih membutuhkannya.

Sementara Wakil Ketua Komisi E DPRD Provinsi Jawa Tengah Ir. Joko Purnomo, MH di sela-sela kunjungan lapangan ke SMA Negeri 1 Tegal seusai pertemuan di Ruang Rapat Setda Kota Tegal menyampaikan bahwa kunjungan kerja Komisi E DPRD Provinsi Jateng adalah ingin menggali informasi bagaimana reaksi Pemerintah Kabupaten/Kota dengan diberlakukannya UU No. 23 Tahun 2014 tersebut, yang harus dilaksanakan selambat-lambatnya pada bulan Oktober 2016 sudah ada penyerahan P3D kepada Pemerintah Provinsi. Selain itu Kunjungan Kerja tersebut bertujuan untuk mengetahui penerapan Kurikulum 2013 di Kota Tegal.

Menurutnya, dari beberapa daerah yang dikunjungi pihaknya memiliki masalah yang hampir sama yaitu penyerahan aset. Ditambahkannya pula bahwa di beberapa kabupaten/kota terdapat beberapa aset tanah sekolah yang belum memiliki sertifikat atas nama sekolah namun masih atas nama Kas Desa. Hal ini tentu memerlukan kehati-hatian agar jangan sampai menuai masalah di kemudian hari setelah penyerahan aset dilaksanakan. Joko Purnomo menandaskan bahwa semua masalah dapat diselesaikan dengan baik asalkan didukung dengan baik oleh semua pihak. Apabila terdapat masalah Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kota / Kabupaten harus duduk satu meja untuk mencari solusi.

Sedangkan mengenai pelaksanaan kurikulum 2013, dijelaskannya ada pemahaman yang salah yang menganggap bahwa Kurikulum 2013 dihentikan. Ditambahkannya, bagi sekolah yang telah menerapkan rintisan Kurikulum 2013 selama 1 semester, jika sekolah tersebut merasa belum siap melaksanakan Kurikulum 2013 bisa mengajukan diri untuk kembali menerapkan Kurikulum 2006. Namun itu bukan berarti bisa menerapkan Kurikulum 2006 seterusnya, tetapi sambil mempersiapkan diri menerapkan Kurikulum 2013, karena di tahun 2019 harus sudah running semua melaksanakan Kurikulum 2013. Diakuinya bahwa secara umum Kurikulum 2013 bagus, namun dalam pelaksanaannya memang terdapat beberapa ketidaksiapan seperti sarana dan prasarana serta tenaga pengajar. Hal-hal inilah yang harus terus dibenahi agar pada saatnya nanti diterapkan semua dapat berjalan dengan baik.(bagian humas dan protokol setda kota tegal)

Top