Pemerintah Kota Tegal

Mewujudkan Pemerintahan yang Bersih, Profesional, Akuntabel, Berwibawa dan Inovatif, Berbasis Teknologi Informasi

Peta Kota TegalSelayang pandang

Pemerintah Kota Tegal
Jl. Ki Gede Sebayu No. 12 Tegal
Telp : 0283 355137, 0283 355138 Fax : 0283 353673
e-mail : info@tegalkota.go.id

Change Language

Menu
FaceBook  Twitter  Mixx.mn     

Pemerintah Kota Tegal saat menyambut Rombongan Komisi E DPRD Propinsi Jateng di Ruang Rapat Lantai 1 Gedung Setda Kota Tegal, Kamis (5/2).Penerapan Undang-undang No 23 Tahun 2014 yang menyebutkan pengambil alihan Sekolah Menengah dari Kota/ Kabupaten akan diserahkan kepada Propinsi, sampai saat ini masih menuai reaksi. Beberapa daerah yang dikunjungi Komisi E DPRD Propinsi Jateng menyampaikan alasan yang beragam. Ada yang rela kewenangan Sekolah Menengah ditarik ke Propinsi, ada ada pula yang tidak dan bersikukuh untuk tidak menyerahkan kepada Propinsi. Namun UU No 23 Tahun 2014 sudah diberlakukan, daerah wajib mematuhinya. Demikian disampaikan Wakil Ketua Komisi E DPRD Propinsi Jateng, Ir. Joko Purnomo selaku Ketua Rombongan saat melakukan Kunjungan Kerja (Kunker) di Kota Tegal, dan disambut Assisten Ekonomi Pembangunan dan Kessos, Diah Triastuti, Kepala Disdik Kota Tegal Herlien Tedjo Utami serta unsur pendidikan lainnya di Ruang Rapat Lantai 1 Setda Kota Tegal, Kamis (5/2).

Selain untuk bersilaturahmi, kunker yang dilaksanakan untuk menjaring aspirasi terkait UU No 23 Tahun 2014 dan kesiapan daerah-daerah di Jawa Tengah. Mau tidak mau serah terima kewenangan harus segera dilakukan dan tidak melebih batas waktu yang ditentukan yakni 2 tahun setelah Undang-undang diterapkan, selambat-lambatnya Oktober 2016.

Sementara, Kepala Dinas Pendidikan Kota Tegal, Herlien Tedjo Utami, SH menanggapi hal tersebut mengatakan, Bahwa sudah menjadi aturan dan didasari UU No 23 Tahun 2014, maka mau tidak mau kewenangan Sekolah Menengah harus diserahkan kepada Propinsi. Namun yang perlu ditegaskan bahwa, kaitannya dengan pelimpahan tersebut, hanya sebatas pada kewenangan saja, tidak termasuk aset yang dimiliki Pemerintah Kota Tegal pada Sekolah Menengah.

Aset yang dimaksud menurut Herlien, seperti Bangunan, Tanah, dan sarpras penunjang dalam kegiatan belajar mengajar di Sekolah Menengah akan tetap menjadi aset Pemkot Tegal. Ditambahkan Herlien, pada intinya Pemkot Tegal siap untuk menyerahkan kewenangan Sekolah Menengah karena sudah ada aturannya yakni UU No 23 Tahun 2014.

Top