![]()
Mewujudkan Pemerintahan yang Bersih, Profesional, Akuntabel, Berwibawa dan Inovatif, Berbasis Teknologi Informasi
Pemerintah Kota Tegal
Jl. Ki Gede Sebayu No. 12 Tegal
Telp : 0283 355137, 0283 355138 Fax : 0283 353673
e-mail : info@tegalkota.go.id
Change Language
KOTA TEGAL – Wali Kota Tegal, H. Dedy Yon Supriyono, SE., MM., menyampaikan sejumlah masukan dalam pertemuan bersama Tim Panja Komisi II DPR RI terkait penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Administrasi Kependudukan, Rabu (9/9/2026).
Pertemuan yang dilaksanakan secara daring melalui Zoom Meeting tersebut berlangsung dari Command Room Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Tegal. Kegiatan juga dihadiri Wakil Wali Kota Tegal, Tazkiyyatul Muthmainnah, S.KM., M.Kes., Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Tegal Yudi Arianto didampingi Rosid Mustofa, serta jajaran pemerintah daerah dan instansi terkait.
Dalam kesempatan tersebut, Wali Kota Dedy Yon menyoroti pentingnya penguatan sistem identitas penduduk yang terintegrasi melalui Nomor Induk Kependudukan (NIK). Menurutnya, konsep Single Identity Number perlu diwujudkan untuk mempermudah masyarakat dalam mengakses berbagai layanan publik sekaligus meningkatkan akurasi data kependudukan.
Dedy Yon menyampaikan bahwa sejumlah negara maju telah menerapkan sistem identitas tunggal yang terintegrasi. Sistem tersebut memungkinkan setiap warga memiliki satu identitas yang dapat digunakan untuk berbagai keperluan pelayanan, sehingga masyarakat tidak perlu berulang kali menyerahkan dokumen administrasi yang sama. “Kalau kita melihat standar di negara maju, setiap warga negara memiliki identitas tunggal. Ketika seorang anak lahir di rumah sakit, sebelum keluar dari rumah sakit, anak tersebut sudah memiliki identitas,” ujar Dedy Yon.
Ia menjelaskan, Pemerintah Kota Tegal juga terus melakukan berbagai inovasi untuk mempercepat dan mempermudah pelayanan administrasi kependudukan. Salah satunya diterapkan dalam pelayanan bagi bayi yang baru lahir. Menurut Dedy Yon, di Kota Tegal terdapat mekanisme pelayanan yang memungkinkan dokumen administrasi kependudukan bagi bayi, seperti Kartu Keluarga (KK), Akta Kelahiran, dan Kartu Identitas Anak (KIA), diproses secara cepat setelah persalinan. “Untuk orang yang melahirkan, SOP kita sebelum satu jam, ketika anaknya sudah dibersihkan dan dipastikan hidup, untuk KIA, Akta Kelahiran dan KK harus sudah diproses terlebih dahulu,” jelasnya.
Selain pelayanan administrasi kependudukan bagi bayi, Dedy Yon juga menyampaikan upaya Kota Tegal dalam meningkatkan cakupan perekaman KTP elektronik bagi warga yang memasuki usia 17 tahun. Ia menyebutkan, pemerintah daerah mendorong agar perekaman KTP elektronik dilakukan sebelum warga genap berusia 17 tahun. Dengan demikian, ketika memasuki usia wajib memiliki KTP, dokumen kependudukan tersebut dapat segera diterbitkan dan masyarakat tidak mengalami kendala dalam mengakses berbagai layanan.
Dedy Yon berharap masukan dari pemerintah daerah dapat menjadi bagian dari penyempurnaan RUU Administrasi Kependudukan. Menurutnya, penguatan NIK sebagai identitas tunggal harus dibarengi dengan integrasi dan interoperabilitas data antarinstansi. “Harapannya, NIK semakin diperkuat sebagai Single Identity Number, sehingga satu identitas dapat digunakan untuk berbagai layanan masyarakat,” katanya.
Sementara itu, dalam pertemuan tersebut, Ketua Tim Panja RUU Administrasi Kependudukan Komisi II DPR RI, Wahyudin Nur Ali, menyampaikan bahwa kunjungan dan pertemuan dengan pemerintah daerah menjadi bagian dari upaya menghimpun masukan dalam penyusunan RUU. Ia menilai persoalan administrasi kependudukan masih cukup kompleks, terutama karena adanya perbedaan data antarlembaga pemerintah. Karena itu, diperlukan sistem identitas tunggal yang mampu mengintegrasikan data secara akurat dan dapat digunakan untuk berbagai kepentingan pelayanan publik.
Menurutnya, penerapan Single Identity Number akan menjadi salah satu bagian penting dalam pembahasan RUU Adminduk. Sistem tersebut diharapkan dapat mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap berbagai dokumen fisik sekaligus memperkuat integrasi data nasional.
Dalam forum tersebut juga mengemuka sejumlah masukan dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Wakil Gubernur Jawa Tengah, Taj Yasin Maimoen, menekankan pentingnya sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam mewujudkan administrasi kependudukan yang lebih valid, mutakhir, terintegrasi, serta mampu mendukung perencanaan pembangunan dan peningkatan kualitas pelayanan publik.
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah juga mendorong agar penerapan identitas tunggal dilakukan secara bertahap dengan memperhatikan masa transisi, kesiapan infrastruktur digital, sumber daya manusia, keamanan data, serta kemudahan masyarakat.
RUU Administrasi Kependudukan diharapkan tidak hanya mengatur pencatatan dan pemutakhiran data kependudukan, tetapi juga mampu mengatur pemanfaatan, integrasi, keamanan, perlindungan data, serta pembagian kewenangan yang jelas antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota.
Melalui forum tersebut, Pemerintah Kota Tegal menyatakan dukungannya terhadap penyusunan RUU Administrasi Kependudukan sebagai langkah strategis memperkuat tata kelola administrasi kependudukan dan mewujudkan pelayanan publik yang semakin mudah, cepat, akurat, dan terintegrasi.(*)