Pemerintah Kota Tegal

Mewujudkan Pemerintahan yang Bersih, Profesional, Akuntabel, Berwibawa dan Inovatif, Berbasis Teknologi Informasi

Peta Kota TegalSelayang pandang

Pemerintah Kota Tegal
Jl. Ki Gede Sebayu No. 12 Tegal
Telp : 0283 355137, 0283 355138 Fax : 0283 353673
e-mail : info@tegalkota.go.id

Change Language

Menu
FaceBook  Twitter  Mixx.mn     

TEGAL – Walikota Tegal Hj. Siti Masitha Soeparno secara resmi memberikan tanggapan tanggapan atas Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tegal  Nomor 9 Tahun 2015 tentang  “Persetujuan Terhadap Usul Permintaan Keterangan Kepada Walikota Tegal” sesuai Surat DPRD Kota Tegal Nomor 172.1/001 tanggal 12 Juli 15 perihal “Materi Interpelasi”, dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Tegal, Selasa (22/09).

Walikota memaparkan bahwa dalam Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 159 ayat (1) “DPRD Kabupaten/Kota mempunyai hak : a. Interpelasi, b. Anket; dan. c. Menyatakan Pendapat”.   Ayat (2) “Hak Interpelasi sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf (a) adalah hak DPRD Kabupaten/Kota untuk meminta keterangan kepada Bupati/Walikota mengenai kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat dan bernegara.  Ketentuan tentang hak Interpelasi juga diatur dalam Pasal 371 ayat (1) Undang Undang Nomor 17 tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD.

Berdasarkan ketentuan tersebut, Walikota menyebut Interpelasi harus dilakukan dengan beberapa syarat. Pertama, Terhadap Kebijakan Pemerintah.  Yakni kebijakan merupakan salah satu produk pejabat atau lembaga pemerintah (Eksekutif / Administrasi Negara) berdasar asas freies  ermessen (kebebasan bertindak). Peraturan kebijakan mengandung syarat pengetahuan tidak tertulis (angeschreven hardheidsclausule).

Dalam berbagai literatur ilmu hukum ada banyak penjelasan bahwa kebijakan pemerintah juga terkait kewenangan diskresioner yang boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dalam keadaan tertentu, demi kepentingan masyarakat. Contoh sederhana, seorang polisi punya wewenang diskresi untuk mengarahkan kendaraan lewat jalan yang ada rambu-rambu tanda larangan, untuk upaya mengatasi kemacetan lalulintas.

Kemudian syarat kedua bersifat penting. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Penting mengandung makna  amat perlu, amat utama, sangat berharga, sangat berguna, genting keadaannya, gawat dan sebagainya. Dan syarat ketiga Berdampak luas pada masyarakat dan bernegara. Disebutkan Walikota, permintaan keterangan kepada Walikota Tegal oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tegal, tentu saja tidak mungkin dipandang sebagai bagian dari pertanggung jawaban Walikota Tegal kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tegal. Karena itu jawaban yang diberikan juga hanya menyangkut segi “apa” dan tidak menyinggung aspek “mengapa” dari masalahnya.

“Saya  meyakini bahwa interplasi atau permintaan keterangan itu ditujukan terhadap suatu Kebijakan yang  tengah berjalan, bukan mengenai suatu keputusan yang telah selesai. Sebab, apabila keterangan yang diminta itu mengenai sesuatu yang telah selesai, maka itu akan masuk dalam jenis pertanyaan “mengapa” yang hakikatnya ialah permintaan pertanggungjawaban. Para Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tegal Yang Terhormat  tentu sependapat bahwa Peraturan Perundang-undangan tidak akan mengijinkan itu terjadi, karena mengamanatkan bahwa DPRD berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah bersama dengan pemerintah daerah,” jelas Walikota.

Disebutkan Walikota, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Walikota hanya menanggapi/menjawab pertanyaan yang sesuai dengan kualifikasi interpelasi, yaitu mengenai kebijakan pemerintah  yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Dalam Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tegal Nomor 9 tahun 2015 pada halaman 5 sampai dengan halaman 11,  Menulis tentang Materi Interpelasi DPRD, yang memuat tentang : Kebijakan, Good Governance, Reformasi Birokrasi, Pokok Bahasan. Hal tersebut bukanlah bagian dari Pertanyaan yang menjadi hak anggota DPRD, tetapi hanya rangkaian kalimat yang menyatakan pendapat, argumen  atau  penilaian  terhadap  tatakelola saya dalam menjalankan roda pemerintahan yang mungkin tidak berkenan bagi sebagian sebagian kelompok masyarakat, dimana terhadap semua pendapat, argumen dan penilaian tersebut belum diuji kebenarannya.  

Walikota menegaskan dan menjelaskan, bahwa apa yang Walikota lakukan dalam menjalankan tatakelola pemerintahan semuanya berdasarkan dan tidak bertentangan dengan : Norma Agama, Norma Kehidupan Bermasyarakat, Undang-Undang Dasar 1945, Undang- Undang, Peraturan Pengganti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, Peraturan Presiden, Keputusan Menteri, Edaran Menteri, Pearturan Kepala Badan, Edaran Kepala Badan, Peraturan Daerah, Peraturan Walikota dan Keputusan Pengadilan yg sudah berkekuatan tetap serta peraturan perundangan lain yang berlaku.

Dan terhadap semua yang tertulis dalam kalimat yang berupa pendapat , argument dan  penilaian tersebut,  oleh sebagian kelompok masyarak sudah dilakukan pengaduan melalui mekanisme  hukum yang berlaku, Baik melalui Presiden, Komisi Pemberantasan Korupsi, Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara – Reformasi Birokrasi, Komisi Aparatur Sipil Negara, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tegal, Kepolisian RI (Bareskrim Mabes Polri, Polda Jateng, Polres Kota Tegal), Pengadilan Tata Usaha Negara, bahkan kepada Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan lembaga Non Formal serta kelompok masyarakat.  KITA LIHAT SAJA HASILNYA.

Ada 24 Pertanyaan yang diajukan Dewan Perwakilan Daerah Kota Tegal terkait Hak Interpelasi yang diajukan berdasarkan Keputusan Dewan Perwakilan Daerah Kota Tegal Nomor 9 tahun 2015.  Dari Ke 24 pertanyaan tersebut dapat saya kelompokkan menjadi 10 bagian,  yaitu :  Nomor 1 sampai dengan Nomor 9   tidak perlu dijawab/tanggapi.

Ketidak harmonisan hubungan antara Walikota dengan Wakil Walikota. Tidak sesuai dengan kualifikasi Interpelasi, yaitu mengenai kebijakan pemerintah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Karena Ketidak harmonisan dalam hubungan antar manusia bukanlah kebijakan.

Siapa H. Amir Mirza / Amir Mirza Hutagalung, peran, kedudukan, hubungan. Tidak sesuai dengan kualifikasi Interpelasi, yaitu mengenai kebijakan pemerintah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Karena H. Amir Mirza / Amir Mirza Hutagalung  adalah Manusia (Subyek) dan bukan Kata Kerja – KEBIJAKAN.

Meminta penjelasan tentang pernyataan Gubernur Jawa Tengah. Tidak sesuai dengan kualifikasi Interpelasi, yaitu mengenai kebijakan pemerintah yang  penting dan  strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Meminta penjelasan tentang Penugasan Kepala Bappeda dalam Musrenbang, mengapa bukan walikota. Tidak sesuai dengan kualifikasi Interpelasi, yaitu mengenai kebijakan pemerintah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Karena Penugasan bukanlah Kebijakan, melainkan mekanisme dalam tata kelola pemerintahan, Tidak ada aturan atau undang-undang yg mengatur tentang  Wakil Walikota harus ditugaskan menghadiri musrenbang.

Penonjoban PNS eselon 3 dan 2. Tidak sesuai dengan kualifikasi Interpelasi, yaitu mengenai kebijakan pemerintah yang penting dan  strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Karena Penonjoban adalah bentuk penegakan / melaksanakan perintah Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah Tentang Disiplin PNS/ASN.

Rangkap Jabatan PNS dan PDAM. Tidak sesuai dengan kualifikasi Interpelasi, yaitu mengenai kebijakan pemerintah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Karena Rangkap jabatan dalam Penugasan untuk mengisi kekosongan Pejabat tertentu dibenarkan dalam tatakelola pemerintahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yg mengatur tentang hal tersebut.

Pemberhentian Direktur PDAM. Tidak sesuai dengan kualifikasi Interpelasi, yaitu mengenai kebijakan pemerintah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Karena Pemberhentian Direktur PDAM adalah melaksanakan/menjalankan Perda dan Perwal terkait dengan hal tersebut.

Perjalanan Dinas Ke Luar Negeri (Jepang). Tidak sesuai dengan kualifikasi Interpelasi, yaitu mengenai kebijakan pemerintah yang penting dan strategis dan berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Karena perjalan dinas ke Jepang adalah menjalankan program yang sudah direncanakan dan angarannya sudah disetujui oleh Anggota Dewan Yang Terhormat, dan sudah diperiksa oleh lembaga Negara yng berwenang yaitu BPK-RI.

Langkah kedepan dalam memperbaiki tata kelola Pemerintahan. Tidak sesuai dengan kualifikasi Interpelasi, yaitu mengenai kebijakan pemerintah yang penting dan strategis serta  berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Karena Tidak ada tata kelola Pemerintahan yang perlu diperbaiki, karena saya menjalankankan tatakelola Pemerintahan dengan melaksanakan sesuai dengan Peraturan dan perundangan yg berlaku.

SPAM Bregas dan Perda Penanaman Modal pada PDAM. Walikota menjelaskan bahwa kebijakan Pemkot Tegal terhadap program SPAM Bergas menaruh perhatian yang sangat besar dan berkomitmen untuk peningkatan terhadap pelayanan air bersih kepada masyarakat. Program SPAM Bergas saat ini sebagain kegiatan sudah berjalan yang ditangani melalui Satker Provinsi Jawa Tengah dan PDAM Kota Tegal. Sehingga adanya kekhawatiran bahwa program SPAM Bergas tersebut tidak berjalan sangat tidak beralasan.

Berkaitan dengan belum dilaksanakannya Perda No. 4 Tahun 2013 tentang penyertaan modal Pemkot Tegal kepada PDAM Kota Tegal, Walikota menjelaskan bahwa usulan penyertaan modal dari PDAM Kota Tetgal kepada Pemkot Tegal senilai Rp. 11.929.000.000  adalah berdasarkan Bussiner Plan PDAM tanpa melalui analisis investasi langsung dilaksanakan berdasarkan hasil analisis oleh penasihat investasi untuk mendapatkan nilai wajar. Sehingga terkait dengan Amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri tersebut, maka Perda No. 4 Tahun 2013 belum bisa direalisasikan karena berpotensi pelanggaran pidana yang berdampak luas kepada masyarakat.

Selanjutnya Pemkot Tegal saat ini tengah menyusun analisis investasi yang bekerja sama dengan Perguruan Tinggi Negeri yang memiliki kompetensi di bidang analisis investasi, agar kebijakan penyertaaan modal kepada PDAM dapat dilaksanakan tepat sasaran sesuai dengan ketentuan dan sudah dianggarkan pada APBD Tahun 2015.

“Perlu kami tekankan bahwa Pemkot Tegal saat ini sedang menitikberatkan pada pembenahan PDAM dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat untuk mendapatkan air bersih dengan menekan kebocoran air dan meningkatkan distribusi air bersih,” jelas Walikota.

Menanggapi materi interpelasi yang disampaikan Walikota, Ketua DPRD Kota Tegal Drs. Edy Suripno, SH, MH memberi kesempatan anggota DPRD Kota Tegal untuk berpendapat. Mengenai jawaban yang disampaikan Walikota dalam rapat paripurna interpelasi sudah final. Jika ada anggota DPRD yang merasa tidak puas maka dipersilakan untuk menggunakan hak anggota dewan lainnya.

Top