Pemerintah Kota Tegal

Mewujudkan Pemerintahan yang Bersih, Profesional, Akuntabel, Berwibawa dan Inovatif, Berbasis Teknologi Informasi

Peta Kota TegalSelayang pandang

Pemerintah Kota Tegal
Jl. Ki Gede Sebayu No. 12 Tegal
Telp : 0283 355137, 0283 355138 Fax : 0283 353673
e-mail : info@tegalkota.go.id

Change Language

Menu
FaceBook  Twitter  Mixx.mn     

TEGAL – Walikota Tegal Hj. Siti Masitha Soeparno menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Walikota Tegal Akhir Tahun Anggaran 2015 pada Rapat Paripurna DPRD Kota Tegal, Kamis (24/03).

LKPJ Walikota Tegal Akhir Tahun Anggaran 2015 amanat  Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat, merupakan kewajiban Kepala Daerah untuk menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) dan Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

LKPJ Walikota Tegal Akhir Tahun Anggaran 2015 berisi tentang penjabaran hasil kinerja pembangunan tahun 2015 yang secara konstitusional harus disampaikan oleh Kepala Daerah setelah berakhirnya tahun anggaran.

“Oleh karena itu pada hari ini (Kamis), Saya menyampaikan LKPJ Walikota Tegal Akhir Tahun Anggaran 2015 di hadapan rapat paripurna dewan yang terhormat. Mekanisme dan substansi LKPJ Kepala Daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah tersebut di atas merupakan upaya memenuhi azas transparansi dan sekaligus evaluasi terhadap kinerja pemerintah daerah yang telah dilakukan oleh semua unsur penyelenggara pemerintah dan pembangunan sesuai dengan wewenang dan tugas pokoknya masing-masing sepanjang tahun 2015,” ungkap Walikota.

Secara umum, Walikota Tegal menyebut capaian pembangunan Kota Tegal Tahun 2015 dengan satu indikator yang dapat digunakan untuk mengukur keberhasilan pembangunan secara makro dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kota Tegal adalah dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

“Nilai IPM Kota Tegal tahun 2015 masih dalam proses perhitungan oleh BPS Kota Tegal yang hasilnya akan dipublikasikan pada bulan September 2016, sedangkan nilai IPM tahun 2014 sebesar 72,20 naik 0,76 dari nilai IPM tahun 2013 sebesar 71,44,” sebut Walikota Tegal.

Pencapaian IPM Kota Tegal tahun 2014 berdasarkan komponen IPM,  yaitu Angka Harapan Hidup sebesar 74,16 tahun, Angka Harapan Lama Sekolah sebesar 11,96%, Rata-Rata Lama Sekolah mencapai 8,26 tahun dan kemampuan daya beli masyarakat sebesar Rp. 11.519.000,- (sebelas juta lima ratus sembilan belas ribu rupiah). “Hasil IPM Kota Tegal tahun 2014 sebesar 72,20 menjadikan Kota Tegal masuk kategori tinggi, yaitu kota dengan tingkat pembangunan manusia dengan nilai IPM 70 sampai dengan 80,” ungkap Walikota.

Disebutkan Walikota Tegal, kondisi  perekonomian global maupun regional termasuk Kota Tegal pada tahun 2015 menghadapi tantangan yang cukup berat.  Adanya perlambatan pemulihan ekonomi global serta perlambatan ekonomi di Eropa, Jepang dan Cina menjadi  faktor yang berpengaruh signifikan terhadap melemahnya pertumbuhan ekonomi nasional.

Sedangkan kondisi perekonomian Kota Tegal masih menunjukkan pertumbuhan yang positif sampai dengan triwulan ketiga tahun 2015 pertumbuhan ekonomi sebesar 4,63% (angka sangat sementara) dengan inflasi sampai dengan akhir tahun 2015 sebesar 3,95%, dan posisi ini lebih rendah dari inflasi tahun 2014 sebesar 7,40%.

Angka Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku tahun 2015 sebesar Rp. 10.781.038.180.000,- dan PDRB atas dasar harga konstan 2010 sebesar  Rp. 8.865.226.930.000,-

Mengenai Pendapatan Daerah tahun 2015 mencapai Rp. 947.468.611.453,- atau 101,78% dari target sebesar Rp. 930.866.573.000,-. Terdiri dari, PAD sebesar Rp. 271.601.397.419,- atau 108,58% dari target sebesar Rp. 250.114.043.000,-. Dana Perimbangan sebesar  Rp. 500.849.967.265,- atau 97,07% dari target sebesar Rp. 515.947.598.000,-. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebesar Rp. 175.017.246.769,- atau 106,20% dari target Rp. 164.804.932.000,-.

Sementara realisasi Belanja Daerah tahun 2015 sebesar Rp. 959.418.083.451,- atau 88,72% dari target belanja sebesar Rp. 1.081.350.254.000,-. Realisasi Belanja Daerah ini terdiri atas Belanja Tidak Langsung mencapai Rp. 410.581.661.905,- atau 90,21% dari rencana belanja sebesar Rp. 455.145.124.000,-.
 
Sedangkan Belanja Langsung, realisasinya mencapai Rp 548.836.421.546,- atau 87,64% dari rencana belanja yang dialokasikan sebesar Rp. 626.205.130.000,-. Selanjutnya untuk Pembiayaan Daerah, yang meliputi Penerimaan Pembiayaan terealisasi 100% dari target sebesar    Rp. 160.965.665.000,- yang merupakan SiLPA tahun anggaran sebelumnya. Sedangkan untuk Pengeluaran Pembiayaan mencapai Rp. 7.309.982.794,- atau 69,74% dari rencana pengeluaran pembiayaan sebesar Rp. 10.481.948.000,-.

Walikota menyatakan kontribusi PAD terhadap APBD pada tahun 2015 mencapai  28,67% dari Pendapatan Daerah. Angka Kemampuan Keuangan Daerah (KKD) Kota Tegal mengalami peningkatan sehingga KKD Kota Tegal masuk dalam kategori tinggi.  PAD tahun 2015  meningkat 12,26% dibanding tahun 2014. “Hal ini menunjukan peningkatan kinerja Pemerintah Kota Tegal dalam menggali potensi PAD,” ungkap Walikota.

Untuk proporsi Belanja Daerah tahun 2015 berdasarkan perbandingan antara Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung sebesar 42,80 % berbanding 57,20 %. Lebih besarnya porsi anggaran belanja langsung menggambarkan adanya keberpihakan anggaran pemerintah daerah terhadap peningkatan pelayanan kepada masyarakat dalam pembangunan.

Walikota juga menyebutkan berbagai keberhasilan-keberhasilan dalam pencapaian kinerja pembangunan dari tujuh prioritas. Yakni prioritas pertama, adalah pengembangan infrastruktur,  prioritas kedua, adalah peningkatan pelayanan dasar dan kesejahteraan masyarakat, prioritas ketiga, adalah Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Organisasi Perangkat Daerah, prioritas keempat adalah pengembangan ekonomi lokal, prioritas kelima, adalah peningkatan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat, prioritas keenam, adalah peningkatan kualitas dan kesejahteraan SDM aparatur dan prioritas ketujuh, adalah peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan daerah.

Top