Pemerintah Kota Tegal

Mewujudkan Pemerintahan yang Bersih, Profesional, Akuntabel, Berwibawa dan Inovatif, Berbasis Teknologi Informasi

Peta Kota TegalSelayang pandang

Pemerintah Kota Tegal
Jl. Ki Gede Sebayu No. 12 Tegal
Telp : 0283 355137, 0283 355138 Fax : 0283 353673
e-mail : info@tegalkota.go.id

Change Language

Menu
FaceBook  Twitter  Mixx.mn     

TEGAL- Walikota Tegal KMT Hj. Siti Masitha Soeparno menyampaikan jawaban atas pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kota Tegal tentang Raperda Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2016 di Ruang Paripurna DPRD Kota Tegal, Senin (5/9).

Dalam sidang yang dipimpin Ketua DPRD Kota Tegal H. Edy Suripno, SH Walikota Tegal KMT Hj. Siti Masitha Soeparno menyampaikan jawaban atas pemandangan umum fraksi yang sebelumnya disampaikan oleh masing-masing juru bicara enam fraksi di DPRD.

Terhadap Pemandangan Umum Fraksi Pantura mengenai potensi pendapatan asli daerah yang perlu lebih di gal, Walikota menyampaikan bahwa pendapatan yang dianggarkan merupakan rencana pendapatan yang terukur dan dihitung secara cermat berdasarkan potensi pendapatan riil, juga perkembangan tren pendapatan per bulan serta dengan pertimbangan deviasi atau faktor pengurang dan faktor penghambat pencapaian target, agar pendapatan yang dianggarkan bisa tercapai.

Terkait kenaikan dana perimbangan sebesar 16,88% dan penurunan lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar 44,76% disampaikan Walikota bahwa kenaikan dana tersebut diatas berasal dari naiknya alokasi dana bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak dan dana alokasi khusus sesuai dengan peraturan presiden nomor 66 tahun 2016. Sedangkan penurunan penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah semula sebesar Rp.137.851.089.000,- menjadi Rp. 76.146.610.000,- atau turun sebesar 44,76%, hal ini disebabkan adanya Peraturan Presiden nomor 66 tahun 2016 pengganti Peraturan Presiden nomor 36 tahun 2015 yang menyebutkan anggaran tunjangan profesi guru masuk ke kode rekening jenis dana perimbangan yaitu kode untuk objek dana alokasi khusus non fisik. Dengan demikian tidak ada penurunan pendapatan melainkan pengalihan kode rekening.

Terhadap Pemandangan Umum Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mengenai kenaikan pendapatan asli daerah sebesar Rp.9.058.605.000,- berasal dari pendapatan pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan serta lain –lain pada yang sah, untuk kenaikan dana perimbangan sebesar rp.107.382.934.000,- berasal dari bagi hasil pajak/bukan pajak dan dak, sedangkan penurunan lain-lain pendapatan daerah yang sah disebabkan adanya pengalihan rekening dana penyesuaian dan otonomi khusus beralih ke rekening dana perimbangan.

Terhadap kenaikan belanja daerah sebesar Rp.85.505.171.000, atau 7,54% dibandingkan dengan kenaikan pendapatan daerah sebesar Rp.54.737.060.000, atau 5,30%, yang menunjukan defisit anggaran, dikatakan bahwa defisit tersebut dapat terpenuhi dengan adanya kenaikan silpa yang semula sebesar Rp. 105.790.644.000,- menjadi Rp. 141.703.755.000,- dan apabila dibandingkan dengan total belanja daerah mencapai 11,63%. dapat saya jelaskan bahwa pada APBD 2016 anggaran silpa adalah angka prakiraan silpa sedangkan pada perubahan APBD adalah perangkaan silpa yang sudah ter audit oleh BPK RI.

Terkait dana betonisasi jalan, anggaran tersebut berasal dari Dana Alokasi Khusus (DAK) yang pelaksanaannya telah sesuai dengan petunjuk teknis DAK bidang infrastruktur jalan. Sedangkan untuk pembangunan jalan ke Tempat Pembuangan Sampah Terpadu(TPST) Cabawan sudah diusulkan dalam Perubahan APBD tahun anggaran 2016.

Mengenai permasalahan jabatan pada eselon II yang masih dirangkap oleh pejabat pelaksana tugas menurut Walikota langkah-langkah yang diambil sudah sesuai Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.

Berkaitan dengan lahan sawah berkelanjutan diwilayah krandon dan kaligangsa yang terkena intrusi air laut saat ini Pemerintah Kota Tegal telah melakukan langkah-langkah dengan pembangunan dan perbaikan pintu air serta pembuatan Talud di Kelurahan Kaligangsa, Krandon dan Cabawan, dan pengerukan di Kalimalang yang bertujuan agar air dapat mengalir ke utara, sehingga dapat mengurangi genangan air dan akan dilanjutkan pengerukan kembali pada tahun 2017.

Walikota juga menjawab terhadap keluhan warga atas keberadaan rumah potong babi yang berhadapan dengan perumahan warga dapat saya sampaikan bahwa keberadaan rumah pemotongan hewan babi (RPH-B) milik Pemerintah Kota Tegal sudah ada sejak dahulu dan lokasinya relatif jauh dari tempat pemukiman warga. Dalam rangka untuk mengantisipasi dampak lingkungan atas keberadaan RPH-B maka Pemerintah Kota Tegal telah melaksanakan beberapa kegiatan, antara lain pembuatan instalasi pengolahan air limbah (IPAL) sederhana dan saluran pembuangan limbah, rehab gedung/bangunan rph-b DAN pembangunan pagar keliling RPH-B, meningkatkan pengawasan dan pembatasan orang yang keluar masuk ke lokasi RPH-B agar tidak digunakan untuk kegiatan yang dapat menimbulkan keresahan warga/masyarakat sekitarnnya dan terus mengupayakan agar sanitasi dan kebersihan di lingkungan RPH-B tetap terjaga dengan cara meningkatkan sarana dan prasarana IPAL

Kepada Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) terkait dengan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam perubahan APBD tahun anggaran 2016 agar lebih cermat dan cepat Walikota sependapat dengan Fraksi PDIP. tarif sambungan baru PDAM kepada masyarakat berpenghasilan rendah (mbr) bahwa tarif itu disesuaikan rumah tangga dengan klasifikasi (rumah tangga miskin).

Selanjutnya mengenai pelayanan ruang rawat inap kelas 3 di RSU Kardinah bahwa sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Adapun terhadap Pemandangan Umum Fraksi Partai Golongan Karya berkaitan dengan sisa waktu efektif yang sedikit pada Perubahan APBD tahun 2016 bahwa kegiatan dalam bentuk fisik yang tidak dapat diselesaikan dalam sisa waktu ini untuk tidak dianggarkan dalam perubahan APBD tahun anggaran 2016.

“Berkaitan dengan harapan dari fraksi partai golongan karya agar kedepan terwujud perbandingan yang proporsional antara belanja tidak langsung dengan belanja langsung yang muaranya untuk kesejahteraan masyarakat kota tegal akan menjadi perhatian saya, ucap Walikota”

Tentang penyertaan modal yang akan dialokasikan pada pdam dan bank jateng yang ditanyakan fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Walikota menjelaskan bahwa Rancangan Peraturan Daerah Tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Tegal kepada PDAM, Bank Jateng dan BKK/BPR berdasarkan Keputusan DPRD Kota Tegal Nomor 03 tahun 2016 tanggal 10 maret 2016 tentang Penetapan Program
Pembentukan Perda Kota Tegal tahun 2016, dijadwalkan untuk dibahas dan ditetapkan pada masa sidang II. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tersebut telah disusun sesuai ketentuan Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah.

Top