![]()
Mewujudkan Pemerintahan yang Bersih, Profesional, Akuntabel, Berwibawa dan Inovatif, Berbasis Teknologi Informasi
Pemerintah Kota Tegal
Jl. Ki Gede Sebayu No. 12 Tegal
Telp : 0283 355137, 0283 355138 Fax : 0283 353673
e-mail : info@tegalkota.go.id
Change Language
TEGAL - Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian dan Pangan (DKPPP) Kota Tegal mengadakan Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Sertifikasi Halal di Balai Penyuluh Pertanian (BPP) Sumurpanggang, Kecamatan Margadana, Kota Tegal, Kamis (25/4/2024). Acara tersebut diikuti oleh 50 orang pemilik katering dan 25 orang pemilik tempat pemotongan hewan yang ada di Kota Tegal.
Kepala Bidang Pertanian dan Peternakan DKPPP Kota Tegal Indriyani Winarti mengatakan, sosialisasi dan bimbingan teknis sertifikasi halal terbagi menjadi dua sesi. Untuk pemilik katering dilaksanakan pagi, dan untuk pemilik tempat pemotongan hewan dilaksanakan siang hari.
Tujuan diadakannya sosialisasi tersebut untuk meminimalisir produk pangan asal hewan yang belum terjamin keasuhannya, mempersiapkan Kota Tegal memiliki tempat pemotongan hewan dan unggas yang sudah bersertifikasi halal, dan mengajak pemilik usaha katering maupun tempat pemotongan hewan memperhatikan proses penyembelihan dengan benar. "Jangan sampai para pemilik tempat pemotongan hewan mengkesampingkan proses penyembelihan hewan, sehingga tidak hanya berbicara soal keuntungan saja," ujarnya.
Menurutnya, kehalalan produk makanan dan minuman merupakan hal yang sangat penting. Kehalalan menjadi perhatian utama khususnya bagi umat Islam. Mereka hanya diperbolehkan mengkonsumsi jenis makanan dan minuman yang sudah jelas kehalalannya. Persaingan produk yang semakin terbuka merupakan tantangan bagi industri pangan untuk memenuhi harapan konsumen akan produk yang halal, aman dan bermutu. Salah satunya adalah dengan cara menerapkan sistem jaminan halal yang efektif. Sistem jaminan halal adalah suatu sistem yang disiapkan dan dilaksanakan oleh pelaku usaha pemegang sertifikasi halal yang bertujuan untuk menjamin proses produksi dan produk yang dihasilkan adalah sesuai aturan.
Dalam UU Nomor 18 Tahun 2009 pada pasal 61 menyebutkan bahwa kegiatan pemotongan hewan dan unggas yang dagingnya diedarkan harus dilakukan di tempat pemotongan hewan dan unggas yang mengikuti cara penyembelihan yang memenuhi kaidah kesehatan masyarakat veteriner dan kesejahteraan hewan.
Sehingga tempat pemotongan hewan dan unggas memegang peranan yang sangat penting dan dianggap sebagai barrier atau pertahanan terhadap penyebaran penyakit yang bersifat zoonosis dan menjadi tempat penghasil dan penjamin daging yang asuh yakni aman, sehat, utuh dan halal).
Oleh karenanya, setelah sosialisasi dan bimbingan teknis sertifikasi halal yang digelar bisa disikapi para pemilik katering maupun pemilik tempat pemotongan hewan dan unggas untuk segera memproses sertifikasi halalnya. Sementara itu, Sosialisasi kali ini menghadirkan para narasumber dari BPJPH, DPMPTSP, PT Sucofindo dan Penyelia Halal.